Komisi I DPR RI melalui sejumlah utusan pembuat draft revisi UU No.33 tahun 2009 tentang Perfilman, mendatangi 3 kota di Indonesia untuk mengumpulkan aspirasi. Kota-kota tersebut yakni Medan, Jogjakarta, dan Makassar. Utusan yang bertolak ke Medan diketuai Fauzi Hendarmin SIP, Rabu (10/6) kemarin mengunjungi Rumah Film Independen (RuFI). Kedatangan mereka untuk berdikusi dan mensosialisasikan undang-undang perfilman yang akan direvisi.
Pada diskusi tersebut banyak masukan dari komunitas film di daerah ini, salah satunya datang dari Muhammad Abrar, sineas dari RuFI. Dikatakan Abrar, selama ini tak ada perhatian khusus dari pemerintah daerah, baik hal pendanaan maupun fasilitas terkait film. “Sampai saat ini, komunitas film menggunakan dana dan fasilitas pribadi. Seyogyanya, pemerintah mesti turut andil, karena selain ini merupakan bidang usaha kreatif, film juga menjadi ajang pendidikan dan promosi bagi kota Medan,” kata Abrar dalam pertemuan tersebut.
Selanjutnya, dia menyoroti pula usaha-usaha yang telah mereka lakukan terkait susahnya perizinan mendapatkan akses ke dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara untuk mendapatkan sejumlah fasilitas sebagai sponsor. Pihak bioskop, sebagai wadah penayangan bergengsi film, sangat sulit ditembus oleh film-film lokal.
“Sebelumnya, dengan sistem ticketing, film dari RuFI pernah bisa masuk bioskop. Tapi sekarang sangat sulit karena sistem sewa gedung, itu pun di jam 9 pagi hingga 12 siang saja. Mahal dan jam tayang yang tidak populer,” lanjutnya.
Abrar juga mengungkap tentang posisi lembaga sensor film yang menurutnya tidak terlalu penting untuk film-film komunitas di daerah. Sebab, kondisi produksi film daerah yang tayang di ruang publik masih sangat minim. Ia menegaskan bahwa peranan pemerintah yang paling krusial saat ini adalah dukungan dana, baik pengadaan festival film di daerah maupun dalam bentuk kompetisi pembiayaan produksi film.
Menanggapi kritik dari komunitas-komunitas film, Hendarmin menambahkan, bersama timnya dia akan menindaklanjuti usulan tersebut ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara, Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia dan DPR Pusat, maupun daerah. “Saya sudah lihat beberapa film produksi komunitas film di Medan, dan sangat potensial. Diskusi ini akan menjadi catatan penting kami untuk dibawa dalam draft revisi,” ujarnya. Ia menambahkan, ke depan Komisi 1 DPR RI akan bertemu stakeholder perfilman Sumut dalam forum yang lebih luas guna mendapat masukan yang lebih mendalam tentang aspirasi daerah. (Ad/jp)
