Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) mengatakan manfaat kebebasan pers adalah untuk bisa berguna bagi semua rakyat Indonesia. Terlebih di zaman majunya teknologi saat ini informasi tidak terbatas dan bisa mempengaruhi hidup suatu bangsa.
“Tugas media saat ini, bagaimana dari teknologi canggih itu media bisa memberikan informasi dan memberikan andil dalam kemajuan masyarakat dan negara,” ujarnya dalam pembukaan hari Kemerdekaan Pers Dunia atau World Press Freedom Day (WPFD) 2017, di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (3/5).
Dalam kegiatan yang mengusung tema Critical Minds For Critical Times itu, JK mengatakan media sudah mendapatkan kebebasan berekspresi sejak setelah zaman reformasi 20 tahun silam.
“Tentu saat ini tidak ada lagi izin-izin untuk membangun media. Saat ini saja ada 394 TV baik nasional maupun lokal semua berkembang dengan baik. Mereka mengeluarkan ekpresi masing-masing. Inilah Indonesia dapat menyematkan kebebasan pers yang demokrasi yang dilindungi oleh aturan,” lanjutnya.
Namu, JK menegaskan bebas berekspresi bukan sebebas-bebasnya. “Semua harus ada tanggung jawab. Tanggung jawab kepada etika dan mengikuti aturan,” ujarnya.
JK menyebutkan kebebasan pers juga mempertimbangkan beberapa hal, bahwa di atas kebebasan itu harus ada keadilan, ada kedamaian, jangan ada konflik.
“Inilah yang sangat penting dari saya. Saya berharap agar media dapat memaksimalkan manfaat dan fungsinya sebagai media. Pemerintah di mana saja butuh kritik dan pandangan yang kritis. Tanpa kritisi dari media maka bisa berarti media juga tidak memberikan manfaat yg besar terhadap negara” tambahnya.
Disamping itu, JK menegaskan pemerintah menjamin tidak ada intervensi terhadap media. “Media bebas berekspresi, namun tidak boleh lupa dengan etika jurnalistik,” tegasnya.
Peresmian WPFD 2017 ditandai dengan pemukulan gong oleh JK dan penandatanganan kesepakatan.
Acara ini dihadiri juga oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Menkopolhukam Wiranto, Menkominfo Rudiantara dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi dan Wakil Presiden Timor Leste Hose Ramos Horta. Juga tampak Direktur Jenderal UNESCO, Irina Bokova dan sekira 1500 jurnalis dari dalam dan luar negeri. (k/jp)