fjpindonesia.com – Masyarakat Sipil melalui gerakan #BersihkanIndonesia menantang kedua calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang berlaga dalam Pemilu Presiden 2019 mewujudkan komitmen “Indonesia Berdaulat Energi”. Selama ini, Indonesia dinilai tidak memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan transisi energi yang berkeadilan dan melepaskan ketergantungan sistem energi dan ketenagalistrikannya terhadap energi kotor batu bara.
Padahal ketergantungan terhadap batubara memiliki dampak negatif dalam jangka panjang bagi kesehatan, lingkungan hidup, dan perekonomian negara. Riset yang dipublikasi Greenpeace Indonesia menyebutkan PLTU batu bara diperkirakan telah menyebabkan 6.500 kematian dini setiap tahunnya. Dengan rencana pembangunan PLTU batu bara baru, angka kematian ini bisa mencapai 28.300 orang setiap tahun,
Dari hulu ke hilir, biaya kesehatan, lingkungan dan sosial dari pertambangan batu bara tidak diperhitungkan yang pada akhirnya harus ditanggung rakyat. Biaya kesehatan dari PLTU Batubara misalnya, mencapai Rp351 triliun untuk setiap tahun.
Karena itu, Indonesia membutuhkan langkah serius untuk menghentikan penggunaan energi fosil khususnya batu bara dan beralih pada penggunaan energi terbarukan yang bersih dan ramah lingkungan di tahun 2025. #BersihkanIndonesia muncul sebagai aksi moral bersama yang ingin menyuarakan perubahan sistematis dan terstruktur dalam pilihan energi di Indonesia, yang tertuang dalam kebijakan pemerintah di 2019-2024 nanti.
“Gerakan #BersihkanIndonesia menantang capres dan cawapres untuk berani berkomitmen merealisasikan tuntutan dari gerakan ini yaitu tinggalkan energi kotor baru bara dan beralih ke energi terbarukan dengan menuangkannya dalam dokumen visi-misi dan kampanye mereka,” kata Ketua Yayasan Srikandi Lestari Sumiati Surbakti, salah satu pendukung gerakan #BersihkanIndonesia, saat berada di kawasan PLTU Pangkalan Susu, Langkat, kemarin.
Ditambahkannya, gerakan #BersihkanIndonesia mendesak gubernur Sumatera utara yang terpilih untuk mencabut ijin semua proyek PLTU batu bara yang saat ini tengah beroperasi ataupun akan beroperasi.
“Sebaiknya pemerintah beralih kepada sumber energi terbarukan, dan secepatnya melakukan pemulihan ekonomi bagi masyarakat terdampak PLTU Pangkalan Susu khususnya kepada nelayan dan petani karena dampaknya sangat merugikan terutama dampak kesehatan di wilayah ring I PLTU Pangkalan Susu,” ujar Sumiati.
Surga Energi Terbarukan
Dijelaskan Sumiati lebih jauh, Indonesia adalah surga energi terbarukan yang dituangkan dalam rencana usaha pemenuhan tenaga listrik (RUPTL) 2016-2025 dipaparkan potensi energi terbarukan Indonesia antara lain tenaga air mencapai 75.000 MWe, tenaga surya mencapai 4,80 kWh per meter persegi per hari, tenaga angin 3-6 meter per detik, kelautan 49 GWe, biomassa mencapai 49.810 MWe.
Alih-alih mengembangkan potensi energi terbarukan yang ada, pemerintah justru menyandarkan pemenuhan energi pada energi kotor batu bara seperti yang tertuang dalam Perpres nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan di mana pemerintah berambisi menambah 35.000 MW daya yang 60 persen masih bertumpu pada energi kotor batu bara.
Dampaknya jelas, di tingkat tapak, rakyat menderita akibat polusi udara, air dan tanah. Belum lagi dampak ikutan lain seperti kehilangan mata pencaharian seperti yang dialami nelayan di Pangkalan Susu, Sumatera Utara dan PLTU Nagan Raya, Aceh. Runtuhnya pondasi pertanian tanaman pangan khususnya padi di sekitar PLTU batu bara seperti yang terjadi di Kebur, Lahat, Sumatera Selatan dan Desa Tanjung Pasir Sumatera Utara.
Fakta di atas tak membuat pemerintah bergeming tapi justru menambah PLTU baru di wilayah Pulau Sumatera, khususnya Sumatera Utara, Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Jambi dengan kapasitas lebih 7.000 MW. Pihaknya berharap, pemerintah segera sadar dan mengambil sikap tegas terhadap kekeliruan kebijakan soal PLTU batubara ini. (rel/jp)
