PEREMPUAN masa kini tidak kalah cerdas dan memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin. Berbagai prestasi telah ditunjukkan oleh kaum perempuan. Contohnya adalah Tri Rismaharini, Walikota Surabaya. Indonesia pun pernah memiliki presiden perempuan, Megawati Sukarnoputri. Lantas bagaimana peluang perempuan menjadi Gubernur di Sumatera Utara?
Masalah modal politik menjadi salah satu indikator peluang terpilih atau tidaknya seorang perempuan menjadi pemimpin di Sumut.
Shohibul Anshor Siregar berpendapat, ”Jadi urusannya adalah soal ketokohan. Jika ada figur perempuan yang memiliki kapasitas di atas yang lain, ia bisa melenggang maju. Di kota-kota dan kabupaten-kabupaten lain juga ada perempuan yang berhasil memimpin. Lagi-lagi itu hanya karena prestasi. Masalah sesungguhnya ialah seberapa besar uang perempuan yang menjadi Calon Gubernur Sumatera Utara itu. Tampaknya partai-partai tak akan melirik jika ia tak membom partai di Jakarta dengan uang,” jelas sosiolog dan dosen FISIP, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini .
Beberapa nama perempuan telah mulai muncul untuk Pemilihan Gubernur Sumut 2018, namun menurut Shohibul beberapa calon ini tidak mempunyai catatan pengalaman penting dalam dunia politik.
Perempuan dalam politik seringkali hanya dijadikan pelengkap saja. “Perempuan dalam politik Indonesia diberi pembelaan affirmative action dengan memaksa agar dalam setiap rekrutmen diberi jatah 30%. Tetapi dunia politik yang begitu keras belum optimal mengakomodasi ini,” ujar Shohibul lebih lanjut.
Sungguh merupakan ironi jika perempuan berkualitas dan berprestasi tidak dapat menjadi pemimpin karena tak punya modal politik.
Sementara di tubuh partai politik sendiri, di tingkat pusat juga harus menyertakan keterwakilan 30% perempuan seperti diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2012 Pasal 8 ayat 2 huruf e, sebagai syarat untuk mengikuti Pemilu.
Kaderisasi perempuan berkualitas dalam dunia politik sangat penting untuk bisa mendorong pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak perempuan dan juga mendorong perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan negara. (mela/jp)
