KEPALA Bidang Partisipasi Organisasi pada Bidang Partisipasi Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ambarwati mengungkapkan, Sumatera Utara diharapkan akan mampu menjadi pilot projet pelaksanaan PUSPA.
“Saya sangat bangga dan bahagia melihat respon positif yang kita peroleh di Sumatera Utara. Ini benar-benar merupakan paket lengkap, yang dihadiri oleh seluruh elemen yang diharapkan akan memberi kontribusi bagi peningkatan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” kata Ambarwati dalam acara penutupan Perumusan Rencana Aksi PUSPA Sumut periode 2017-2020, yang berlangsung di Hotel Grand Mercure, Sabtu (21/10/2017)di Medan
Menurut Ambar, dari 34 propinsi yang menggelar kegiatan pembentukan dan Penguatan PUSPA, Sumut mampu melibatkan para partisipan yang diharapkan bisa bersinergi, mulai dari pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha hadir dalam kegiatan tersebut.
“Ini merupakan propinsi yang paling lengkap, yang menghadiri pihak pihak yang kita anggap punya kemampuan untuk meningkatan pemberdayaan perempuan dan juga perlindungan anak, ada media dan juga dunia usaha, bahkan wakil gubernur pun ikut menghadiri kegiatan ini,” kata Ambarwati.
Ditambahkan Ambar, pemerintah tentu saja tidak bisa bekerja sendiri dalam melakukan upaya peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Namun harus ada dukungan dan sinergi dari berbagai pihak.
“Dengan prinsip saling bersinergi, keterbukaan, transparansi, semua merasa penting, dan ikhlas saya yakin kita akan mampu melaksanakan program yang mulia ini,” kata Ambar.
Senada dengan hal di atas, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sumatera Utara, Hj Nurlela mengungkapkan, pemerintah harus memberikan perhatian lebih dalam penanganan masalah perempuan dan anak. Karena pembangunan tidak hanya bicara soal infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, tapi cakupannya lebih jauh dan lebih dalam.
“Oleh karena itu, marilah kita bekerja dengan hati. Harus ada aksi tindak lanjut terhadap program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Jangan hanya stop sampai di sini, sehingga perempuan dan anak tak lagi jadi korban,” kata Nurlela.
Sementara itu, Ketua Harian Forum Komunikasi PUSPA, Misran mengungkapkan, pembentukan dan penguatan PUSPA bertujuan menciptakan struktur Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk kesejahteraan Perempuan dan Anak (FK-PUSPA) dan membentuk rencana kerja strategis FK PUSPA Sumatera Utara, serta membangun sinergisitas program tiga pilar pembangunan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Sumut, yaitu lembaga masyarakat, dunia usaha dan pemerintah.
“Kegiatan ini dilakukan selama tiga hari berturut-turut, mulai hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kita rangkai dalam bentuk talkshow, lokakarya pembentukan dan penguatan forum, dan juga perumusan rencana aksi (PUSPA),” terang Misran.
Dengan adanya FK PUSPA ini diharapkan, akan bermuara pada perwujudan 3ends, yakni akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, dan akhiri kesenjangan akses ekonomi bagi perempuan.
Ditambahkan Misran, membangun sebuah sistem melalui PUSPA secara konprehensif bisa dikerjakan dan tidak hanya melibatkan pemerintah. “Sistem hari ini lebih baik, hadirnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan penanganan yang bersifat promotif, preventif, dan kreatif, kemitraan antara pemerintah, private sektor, dan organisasi masyarakat, tentu akan membangun public awarness dan peningkatan kesejahteraan anak terutama pada aspek kebutuhan dasar dan penguatan kerangka hukum,” pungkasnya.
Dalam kegiatan ini, Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) juga hadir sebagai peserta. (def/jp)
