UU KIP Belum Diseriusi Badan Publik

Badan Publik di Sumut belum serius mengimplementasikan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP, terutama di Kabupaten/Kota. Indikasi ini terlihat dari banyaknya sengketa yang muncul dan disengketakan di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. Sejak Oktober 2012 hingga November 2016, jumlah sengketa yang ditangani KIP Sumut sebanyak 682 kasus. Khusus 2016 hingga November sebanyak 124 kasus. Dari jumlah itu yang berhasil diselesaikan lewat mediasi 5 kasus, berhasil diajudikasi 43 kasus, ditolak 11 kasus, gugur 19 kasus, pembatalan registrasi 9 kasus, penghentian proses sengketa informasi 10 kasus, dan sedang dalam proses penyelesaian 27 kasus. Hal ini diungkap Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumut, M Zaki Abdullah saat bertemu wartawan di kantornya, Kamis (10/11).

Objek sengketa, tambahnya, masih mendominasi anggaran APBD, menyusul informasi tentang pertanahan, dana BOS, realisasi penanganan sengketa di Pengadilan Negeri, informasi realisasi penggunaan anggaran di lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU. Sengketa informasi terjadi karena Pejabat Badan Publik tidak memahami UU KIP. Badan Publik tidak melaksanakan kewajibannya dalam menyediakan infomasi publik, baik infomasi yang tersedia setiap saat, berkala, serta merta dan informasi yang dimohonkan masyarakat.

Gubsu dirasa perlu mengeluarkan surat edaran resmi kepada seluruh Bupati/Walikota di Sumatera Utara agar melaksanakan kewajibannya dalam menjalankan amanat UU KIP. Sebab keterbukaan informasi merupakan elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yakni yang transparan, akuntabel, bersih dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepada masyarakat Sumut dihimbau untuk ikut mengawasi kinerja pejabat publik dengan meggunakan UU KIP. Terutama proyek yang menggunakan APBD, seperti dana desa, BOS, dana pelaksanaan pilkada, dana bantuan sosial, kesehatan, pendidikan dan lainnya. Masyarakat berhak tahu penggunaan anggaran tersebut, apakah tepat sasaran atau tidak. Disinilah pentingnya peran aktif masyarakat ikut serta dalam mengawasi kinerja badan publik dalam mengelola APBD, mulai dari perencanaan, proses dan alasan pengambilan kebijakan publik. (jp/rel)

Get in Touch

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Related Articles

RUU PKS : Semua Peduli, Semua Terlindungi

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sudah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021, setelah sempat gagal dibahas pada Prolegnas 2014-2019 lalu. Sejak diusulkan pada 2012, para pendukung...

Menlu Retno Ajak Perempuan Jadi Agen Perdamaian

Investing in women is investing in brighter future. Dalam terjemahan bebasnya, artinya "berinvestasilah" pada perempuan untuk masa depan yang cerah. Ini menjadi kalimat penutup...

FJPI dan IDNTimes Gelar #NgobrolSeru Bersama Menlu Retno Marsudi

Forum Jurnalis Perempuan Indonesia dan IDNTimes kembali menggelar webinar. Kali ini mengambil tema “Perempuan dan Perdamaian Dunia” yang akan menghadirkan Menteri Luar Negeri RI...

Get in Touch

472FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Latest Posts